Konstruksi Pemikiran Nầdzir Nahḍatul Ulama (NU) Jember Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf

Publish on November 13th, 2018

Konstruksi Pemikiran Nầdzir Nahḍatul Ulama (NU) Jember

Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf

Fawait Syaiful Rahman

Dosen Ekonomi Syariah

 Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

 

Daftar Isi

  • Pendahuluan (Latar Belakang Masalah)
  • Metode Penelitian
  • Pembahasan
  • Kesimpulan
  • Saran
  • Daftar Pustaka

 

  1. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyari’atkan oleh Allah SWT. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan sebagian kekayaan, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT.

Pahala dari wakaf sendiri tidak akan putus, tapi tetap mengalir dari Allah meskipun wakif telah meninggal dunia. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ  حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ

Artinya :Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui.[1]

Dan hadis Rasul:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ” إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه[2]

Artinya: Kami (Muslim) diberitahu oleh Yahya bin Ayyub dan Qutaibah (yakni ibn Sa’ad) serta Ibnu Hujr, mereka, mereka berkata : “Kami diberitahui oleh Ismail (yakni Ibn Ja’far), dari Al-‘Ala’ dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda : “Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah darinya amalnya kecuali dari tiga, yakni kecuali sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak shaleh yang mendoakannya”. (HR.Muslim)

Pada hakikatnya manusia mengenal banyak jalan kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya, selalu baru dan berkembang sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Begitu juga dengan perkembangan wakaf, diantaranya tentang pertukaran wakaf. Menurut Ibnu Abidin pertukaran wakaf bisa terjadi dalam tiga kondisi. Pertama, apabila wakif telah memberi syarat tentang pertukaran wakaf, maka ini diperbolehkan berdasarkan ijma’ dalam madzhab hanafi. Kedua, adanya perubahan pada wakaf, sehingga tidak semuanya bisa dimanfaatkan. Ketiga, wakaf masih bisa dimanfaatkan secara utuh namun ditukar dengan barang lain yang lebih baik dan menghasilkan.[3]

Sedangkan perkembangan wakaf di Indonesia, telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu adat kebiasaan setempat. Pola pelaksaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadapan Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.[4]

Mengingat betapa pentingnya masalah tanah, maka pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan Undang-undang tentang Pokok-pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang disahkan pada tanggal 14 September 1960. Dalam konsideran huruf  “a” disebutkan:

Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya Hukum Agraria Nasional yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersumber pada hukum agama.[5]

 

Dalam pasal 49 ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedang ayat (1) sebelumnya menyatakan: “Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.”[6] Sebagai realisasi dari ketentuan ini, kemudian dikeluarkanlah PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang ditetapkan tanggal 17 Mei 1977. Sebelumnya, pasal 19 ayat (1) UUPA mengatur bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.[7]

Faktor keikhlasan seseorang atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya, ternyata tidak bisa menjamin adanya kesinambungan yang tertib dalam pengelolaannya. Barangkali pada periode awal, semasa orang yang mewakafkan masih hidup mungkin belum timbul suatu masalah. Namun tidak demikian halnya apabila generasi pertama ini telah tiada, maka persoalannya menjadi sangat rumit, sebagai akibat tidak adanya kejelasan mengenai status tanah wakaf tersebut.

Karena itu pemerintah telah berusaha membuat aturan-aturan untuk memecahkan masalah perwakafan. Aturan-aturan ini walaupun belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, namun sedikit banyak telah membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi.[8] Setelah berlakunya PP No. 28 tahun 1977, cara yang digunakan adalah harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Namun, biasanya bila seseorang akan mewakafkan tanah miliknya, wakif menunjuk nȃzir untuk menyelesaikan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf. Untuk selanjutnya dihadapkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dalam praktek, nȃzir kadang mengalami kesulitan karena salah satu syarat yang diajukan adalah sertifikat tanah hak milik, sementara wakif belum memiliki sertifikat tanah yang diwakafkan. Padahal sertifikat tanah merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut, sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang no 41 tahun 2004.

Dalam rangka untuk menertibkan tanah wakaf  diatur dalam Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, PP No 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 41/2004, meskipun telah diundang-undangkan, masalah sertifikat tanah wakaf di Indonesia dalam prakteknya masih sering ditemui tanah wakaf yang tidak disertifikatkan. Sertifikasi tanah wakaf diperlukan demi tertib administrasi dan kepastian hak bila terjadi sengketa atau masalah hukum.

Dengan lahirnya Undang-undang yang mengatur tentang perwakafan yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaanya maka tidak ada lagi harta benda yang tidak bisa disertifikat wakafkan.[9]

Fenomena perkembangan perwakafan di Indonesia semakin menguat hingga sekarang. Hal ini salah satunya ditandai dengan perkembangan beberapa nadzir atau lembaga pengelola wakaf.

Nȃzir adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan, berfungsi atau tidaknya institusi wakaf sangat tergantung pada kemampuan nȃzir. Apabila nȃzir kurang memegang amanah, maka penyimpangan dalam pengelolaan harta wakaf sangat mungkin terjadi.

Salah satu lembaga pengelola wakaf yang berkembang saat ini adalah  nȃzir yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang disebut  Nȃzir Badan Hukum Nahḍatul Ulama .

Pengurusan dan pengelolaan harta wakaf sejak awal kelahiran Nahḍatul Ulama sudah menjadi program yang dikelola dengan managemen yang cermat dan rapi.[10] Namun pemahaman masyarakat terhadap masalah wakaf masih belum merata dan diperlukan sosialisasi yang lebih intensif, sebagaimana yang terjadi di masyarakat Kabupaten Jember dimana masyarakatnya sebagian besar adalah warga nahḍiyyin.

Dalam buku panduan wakaf tanah dan tanah milik atas nama Nahḍatul Ulama menyebutkan bahwa susunan nȃzir yang terdiri dari nȃzir perorangan harus merupakan sesuatu kelompok atau susunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya menjadi ketua. Lebih lanjut menjelaskan bahwa  jumlah nȃzir perorangan dalam satu desa ditetapkan satu nȃzir.[11] Namun dalam pelaksanaannya masyarakat Kabupaten Jember masih saja menerapkan cara lama yakni dalam satu desa masih terdapat beberapa nadzir, bahkan satu tempat wakaf dikelola oleh satu nȃzir. Seperti yang terjadi di desa Padomasan, tanah yang diwakafkan oleh Ibu Nur Khayati dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/179/03/2011 pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan sertifikat wakaf Nomor : 09 tanggal 19 April 2012 dengan Luas tanah 1.292 M2. Peruntukan tanah tersebut adalah untuk kemakmuran masjid NU “At-Taqwa” Desa Padomasan dengan Nadzir Bapak Ust. Urifan. Kemudian di desa tersebut juga terdapat tanah yang diwakafkan oleh Bapak Balok H. Nur Salim Masjid dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/192/01/II tahun 2013 pada tanggal 14 Februari 2013 dengan luas tanah ± 1.750 M2 dimana peruntukan wakaf tersebut adalah untuk Yayasan panti asuhan anak yatim dan kurang mampu”Darush Shibyan” dengan Nȃzir Badan Hukum Nahḍatul Ulama dan Bapak Hasan Qoim MZ selaku ketua nȃzir.[12]

 

Dengan penjabaran fenomena di atas dapat ditarik benang merah bahwa di desa Padomasan terdapat dua lokasi tanah wakaf yang keduanya adalah untuk kesejahteraan Nahḍatul Ulama dan kedua tanah wakaf tersebut masing-masing mempunyai satu nȃzir.

Lebih lanjut buku tersebut di atas juga menyebutkan bahwa dalam mengelola dan mengawasi serta memberdayakan harta kekayaan wakaf, nȃzir wajib:

  1. Menyimpan dengan baik lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf.
  2. Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya
  3. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.[13]

Sedangkan proses legalitas akta wakaf yang diniatkan diserahkan kepada Lembaga dan/ atau Perangkat di lingkungan Nahḍatul Ulama adalah ke Kantor Urusan Agama harus lewat Majelis Wakil Cabang Nahḍatul Ulama setempat serta penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya, termasuk sertifikat wakafnya.[14]

Uraian di atas menjelaskan bahwa sertifikat tanah wakaf yang diserahkan kepada Lembaga Nahḍatul Ulama disimpan oleh Majelis Wakil Cabang, sedangkan Nȃzir Badan Hukum Nahḍatul Ulama menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf.

 

Ketentuan tersebut belum sepenuhnya terlaksana, hal ini terbukti dengan masih banyaknya nȃzir yang justru menyimpan sertifikat tanah wakaf, sedangkan Majelis Wakil Cabang tidak menyimpan dokumen wakaf.[15]

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk  meneliti dan membahas lebih lanjut tentang Konstruksi pemikiran NȃzirNahḍatul Ulama (NU) Jember dalam pengelolaan tanah wakaf serta implikasinya bagi pemberdayaan ekonomi umat.

  1. Motode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa, atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam. Ciri-ciri pendekatan kualitatif adalah: (1) Mempunyai latar alami sebagai sumber data dan peneliti dipandang sebagai instrument kunci; (2) Penelitiannya bersifat deskriptif; (3) Lebih memperhatikan proses daripada hasil atau produk; (4) Dalam menganalisis data cenderung secara induktif; dan (5) Makna merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif.[16]

Dengan mengetahui definisi penelitian kualitatif tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya alamiah dan bertanggung jawab pada pengamatan yang ada dilapangan. Artinya memaparkan atau menggambarkan data-data yang diperoleh dengan kata-kata yang jelas dan terinci. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Burhan Bungin bahwa Penelitian sosial menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang mejadi objek peneltian itu.[17] Dengan demikian jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

  1. Pembahasan
  2. Pengelolaan Harta Wakaf
  3. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa- Yahbisu-Tahbisan”.[18]

Wakaf menurut Abu Hanifah dan sebagaian ulama Hanafiyah: adalah menahan benda yang statusnya tetap milik waqif (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya.

Wakaf menurut Malikiyah adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu, sesuai dengan kehendak waqif.

Wakaf menurut Shafi’iyah adalah menahan harta yang dapat diambil manfatnya disertai dengan kekalan zat benda, lepas dari penguasaan waqif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

Wakaf menurut Hanabilah adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.[19]

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.[20]

Wakaf menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 adalah: perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.[21]

 

Wakaf menurut Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 adalah: perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[22]

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam: adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[23]

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa wakaf adalah perbuatan seseorang untuk memisahkan sebagian harta benda/harta miliknya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Pengertian menurut ulama dan hukum positif di Indonesia beda pendapat tentang kekalnya penyerahan zat benda, dimanfaatkan selamanya dan atau untuk jangka waktu tertentu. Perlu dipahami bahwa dengan perbedaan pendapat tersebut memberikan kelonggaran pemikiran bagi para cendikiawan muslim Indonesia untuk memilih sala satu dari pendapat tersebut dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. Dan tidak hanya pemahaman terhadap teks saja melainkan kepada kondisi masyarakat.

Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi (kedermawanan) sebagai realisasi ibadah kepada Allah, yang senantiasa dianjurkan pengamalannya sebagaimana terlihat dalam pesan-pesan ajaran Islam. Sebagai ibadah yang telah disyariatkan, masalah wakaf mempunyai dasar hukum, baik dari Alquran maupun sunnah. Ayat Alquran yang dipandang sebagai dasar hukum wakaf, antara lain :

Dalam surat Ali Imran ayat 192 sebagai berikut :

لَنْ تَناَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ج وَمَاتُنْفِقُوْا مِنْ شَيْئٍ فَاِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.(QS. Ali Imran : 92). (QS. Ali Imran : 192).[24]

 

Begitu juga dengan ayat :

ياَآيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu ruku’, sujud, dan menyembahlah kepada Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan”. (QS. Al-Hajj : 77). [25]

 

 

 

Ayat lain yang menjadi rujukan mengenai wakaf yaitu :

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِى سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ قلى وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ قلى وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 261).[26]

 

يَاآيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ اْلاَرْضِ صلى وَلاَ تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِئَاخِذِيْهِ إِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ج وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah dari hartamu yang bersih yang kamu usahakan dan sesuatu yang kamu keluarkan dari perut bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu meilih yang buruk-buruk lalu kamu belanjakan darimu, padahal kamu tidak mengambil melainkan memincangkan mata terhdapnya. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah : 267).[27]

 

  1. Syarat sah Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Untuk kriteria wakaf, terjadi perdebatan di kalangan ulama. Hal ini terjadi karena berbeda dalam menerapkan apa yang dimaksud dengan rukun akad. Rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah adalah shighat, yaitu lafadz yang menunjukkan makna wakaf. maka dari itu yang menjadi rukun wakaf menurut mereka adalah ijab, yaitu pernyataan yang bersumber dari waqif yang menunjukkan kehendak wakaf. Qabul dari penerima wakaf tidak termasuk dalam rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah. Sementara itu, rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat yaitu waqif, mauquf,mauquf alaih,  dan shighat.[28]

Sebagaimana disebutkan dalam salah satu kitab fikih bahwa rukun wakaf terdiri dari Wakif (orang yang mewakafkan), Mauquf ‘alaih (tujuan wakaf), Mauquf (harta benda wakaf), dan shighat (pernyataan atau ikrar wakaf).[29] Akan tetapi dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 6 menyebutkan bahwa Nȃzir merupakan salah satu unsur wakaf. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

 

  • Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan. Wakif harus mempunyai kecakapan hukum. Seorang wakif bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum, jika memenuhi empat kriteria yaitu berakal, baligh, tidak dalam tanggungan karena fasih (boros) dan ghaflah (bodoh), dan kemauan sendiri.[30]

  • Nȃzir

Nȃzir adalah pengelola wakaf yang berkewajiban menjaga harta wakaf, mengembangkan, mengeksploitasi, memanfaatkan dan membagikan keuntungannya kepada mereka yang berhak.[31]

  • Harta benda wakaf

Harta benda wakaf adalah harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya yang bertahan lama untuk digunakan.[32]

  • Ikrar wakaf

Ikrar wakaf atau shighat adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh wakif.[33]

  • Peruntukan harta wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; anak telantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

  • Jangka waktu wakaf.

Saat ini wakaf dapat diberikan jangka waktu, yaitu pada instrumen wakaf uang.[34]

Dari keterangan di atas diperoleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu ia mendapat perhatian serius di kalangan ahli hukum fiqh, baik dari segi persyaratan yang menyangkut dengan sah dan batalnya, maupun dari segi efisiensi pendayagunaannya.

  1. Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola dan memberdayakan tanah wakaf.[35] George R. Terry (1996) menjelaskan bahwa manajemen adalah proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian bidang masing-masing dengan menggunakan sains dan seni yang dilakukan secara berurutan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.[36] Menurut Stoner ada  4 tahapan yang harus dilakukan dalam manajemen pengelolaan yaitu:

  • Perencanaan

Dalam Islam perencanaan dikenal dengan istilah musyawarah, artinya proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

  • Pengorganisasian

Yaitu struktur dari wewenang atau kekuasaan nȃzir atau bisa pula diartikan dengan suatu kerangka tingkah laku untuk analisis proses pengambilan keputusan organisasi.

  • Pelaksanaan

Yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nȃzir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

  • Pengawasan

Yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi.[37]

Secara empirik, mengelola wakaf secara profesional merupakan suatu hal yang tidak mudah. Di sini dibutuhkan suatu keahlian, kesungguhan dan keuletan yang intens. Untuk itu terkait dengan pengelolaan wakaf di Indonesia ada beberapa problematika yang hingga kini masih kita jumpai, antara lain:

Pertama, adanya kebekuan umat Islam terhadap pemahaman wakaf. sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu faham Syafi’iyah dan adat kebiasaan setempat, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Allah Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.

Kedua, nadzir wakaf yang tradisional-konsumtif.[38] Keberadaan nadzir (pengelola) yang masih tradisional dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

  1. Masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf, apalagi mayoritas ulama Isndonesia lebih mementingkan aspek keabadian benda wakaf dari pada kemanfaatannya. Di sinilah kemudian benda-benda wakaf tidak bisa dikembangkan secara lebih optimal.
  2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nadzir waqf. Banyak para waqif yang menyerahkan harta wakafnya lebih karena didasarkan pada kepercayaan kepada para tokoh agama seperti kyai atau ustadz, sedangkan mereka kurang atau tidak mempertimbangkan kualitas (kemampuan) manajerialnya, sehingga benda-benda wakaf banyak yang tidak terurus (terbengkalai).
  3. Banyak nadzir yang justru mengambil keuntungan secara sepihak dengan menyalahgunakan peruntukan benda wakaf, seperti menyewakan tanah wakaf untuk bisnis demi kepentingan pribadi atau ada juga yang secara sengaja menjual dengan pihak ke tiga dengan cara yang tidak sah.[39]

Wakaf produktif  bukanlah hal yang baru, namun pelaksanaan selama ini lebih banyak pada benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, mushalla, pesantren, dan kuburan. Secara ekonomi wakaf diharapkan dapat membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang. [40]

Makna wakaf produktif adalah wakaf yang memiliki manfaat dan dapat dikembangkan terus menerus secara ekonomis. Harta wakaf (tanah) sebagai faktor produksi berdasarkan Undang-Undang Nimor 41 Tahun 2004 harus dikelola dengan baik. Harta wakaf sebagai benda dalam bentuk fisik dapat dikerjakan oleh manusia, dalam sitilah ekonomi yaitu benda tersebut dapat dikelola manusia agar menjadi berguna (dihasilkan).[41]

Untuk kasus di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, maka upaya penggalangan serta pengelolaan dana wakaf secara lebih produktif diharapkan dapat lebih terapresiasikan oleh seluruh kalangan masyarakat. Kenyataannya perwakafan di Indonesia menghadapi problem yang serius, terutama terkait dengan pelembagaan dan manajemen pengelolaannya, bahwa institusi wakaf di Indonesia belum dikelola dengan kerangka kerja yang profesional, sehingga belum bisa menjawab kebutuhan umat, kendati perundang-undangan mengenai perwakafan telah diperbaharui sedemikian rupa. Akibatnya cukup banyak lembaga keagamaan dan pendidikan yang terlantar, bahkan beberapa problem sosial yang belum mendapatkan pemecahannya dengan serius dan lebih baik.[42]

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf juga menjembatani mengenai perbedaan benda yang dapat diwakafkan. Selain benda tidak bergerak, benda bergerak juga dapat diwakafkan. Bahkan wakaf uang/tunai juga bisa diselenggarakan melalui lembaga keuangan syari’ah. Konsep wakaf tunai yang ditawarkan oleh Prof M.A Mannan telah “mencerahkan” pemahaman mengenai wakaf selama ini yang dapat dikatakan stagnan atau telah jumud. Beberapa keunggulan wakaf tunai adalah memperluas jumlah wakif, sebab seseorang tidak perlu menjadi tuan tanah dulu untuk berwakaf. Selain itu keunggulan wakaf tunai adalah bentuk harta yang likuid atau lancar sehingga fleksibel dalam penggunaan.

Di Bangladesh wakaf telah dikelola oleh Social Investment Bank Ltd (SIBL). Bank ini telah mengembangkan Pasar Modal Social (the Valuntary Capital Market). Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan, antara lain : surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (Qafw Properties Development Bond), sertifikat wakaf tunai (Cash Waqf Deposit Certificate), sertifikat wakaf keluarga (Family Waqf Certificate), obligasi pembangunan perangkat masjid (Mosque Peoperties Development Bond), Quartz-Hasana Certificate,  sertifikat pembayaran zakat (Zakat/Ushar Payment Certificate), sertifikat simpanan Haji (Hajj Saving Certificate), dan lain-lain.[43]

Prof  Mannan, pakar ekonomi Islam asal Bangladesh mengemukakan bahwa sertifikat wakaf tunai Cash WaqfCertivicate (SWT) merupakan upaya inovasi finansial di bidang perwakafan. Bila langkah ini berhasil dijalankan dengan baik, akan mampu memberikan manfaat untuk kesejahteraan umat, contohnya adalah yang pernah dilakukan di Bangladeh, yang menuai kesuksesan besar. Wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari anggota masyarakat berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran SWT. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda. Diantaranya untuk pemeliharaan harta wakaf sendiri serta pengeluaran lainnya. Jika ada organisasi Lembaga Wakaf yang dikelola secara profesional, maka akan menjadi lahan baru bagi Muslim kelas menengah untuk beramal. Dan itu berarti upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi kecil bukan lagi impian.[44]

Dalam Pasal  28 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.[45]

Dengan lahirnya  Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan terobosan baru yang mengubah paradigma wakaf tradisional konsumtif menjadi paradigma wakaf produktif.

Untuk kasus Indonesia, agaknya yang cocok adalah sistem yang terdesentralisasi dan plural badan wakaf Indonesia bisa saja dibentuk oleh pemerintah. Tapi badan wakaf yang dibentuk oleh civil society[46] juga dibolehkan. Pemerintah bahkan bisa memberikan insentif lewat ketentuan dalan Undang-Undang wakaf, bahwa infak dalam bentuk wakaf bisa dibebaskan dari kewajiban pajak.[47]

Dompet Dhuafa Republika yang merupakan inovasi dari kalangan civil society merupakan bentuk dari kepedulian yang muncul dari masyarakat. Dalam hal ini umat Islam memiliki kebebasan untuk mengelola kekayaan yang dimiliki sesuai dengan sistem keuangan syari’ah. Sistem ini tidak hanya menguntungkan masyarakat akan tetapi hal ini mendukung program pemerintah. Dengan keadaan seperti ini akan membuka peluang bagi pemberdayaan wakaf produktif sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demi terwujudnya tujuan utama wakaf yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pemahaman umat Islam yang menganggap harta wakaf hanya sebatas harta tidak bergerak yang tidak dapat diproduktifkan seperti kuburan, masjid, yayasan, pesantren dan sebagainya. sebagaimana regulasi Peraturan Perundang-undangan Perwakafan berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).[48]

Untuk itulah, hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial,  seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah. Sedangkan wakaf yang ada dan sudah berjalan di kalangan masyarakat dalam bentuk wakaf tanah milik, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus segera dibentuk dan diharapkan dapat membantu, baik dalam pembudayaan, pembiayaan maupun pembinaan para nazir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf produktif.[49]

  1. Nȃzir Wakaf Profesional

Dalam berbagai kitab fikih, ketika membahas tentang rukun wakaf, tidak satupun ulama yang menyatakan nȃzir wakaf sebagai rukun dari wakaf. Namun, para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk  nȃzir wakaf, baik dia sendiri, penerima wakaf maupun orang lain.[50]

Dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa Nȃzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[51]

Sebagai pemegang amanah Nȃzir tentu mempunyai berbagai kewajiban dan hak tertentu. Kewajiban adalah menyangkut hal-hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan demi tercapainya tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendaki oleh ikrar wakaf, sedangkan hak adalah menyangkut penghargaan atas jasa atau jerih payah dari nȃzir yang telah mengelola harta wakaf baik berupa honor atau gaji maupun fasilitas harta wakaf yang telah dikelolanya.[52]

Hak-hak nȃzir telah disebutkan dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).[53]

Idris Khalifah, Ketua Forum Ilmiah di Thethwan Magribi, dalam hasil penelitiannya yang berjudul Istismar Mawarid al-Wakaf menyebutkan sembilan tugas dan kewajiban nȃzir wakaf :

  • Memelihara harta wakaf
  • Mengembangkan wakaf, dan tidak membiarkan terlantar sehingga tidak mendatangkan manfaat
  • Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara’.
  • Membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu dan tapat sasaran.
  • Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri
  • Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat
  • Memper sewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah.
  • Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya.
  • Bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya.[54]

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanannya, Nȃzir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum.

  • Nȃzir Perseorangan

Nȃzir perseorangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

  1. warga negara Indonesia
  2. beragama Islam
  3. dewasa
  4. amanah
  5. mampu secara jasmani dan rohani
  6. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum[55]
  7. Nȃzir perorangan harus merupakan suatu kelompok atau suatu pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya menjadi ketua.
  8. wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat.
  9. salah seorang nȃzir perseorangan harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat tinggal benda wakaf berada.[56]
  10. Jumlah nȃzir perorangan dalam suatu desa ditetapkan satu nadzir
  11. Jumlah nȃzir perorangan dalam satu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang ada di kecamatan tersebut[57]

 

  • Nȃzir Organisasi

Nȃzir organisasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Pengurus organisasi memenuhi persyaratan nȃzir perseorangan
  2. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan / atau keagamaan Islam.[58]
  3. Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di Kabupaten/ kota letak benda wakaf berada
  4. Memiliki:
  • Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
  • Daftar susunan pengurus
  • Anggaran rumah tangga
  • Program kerja dalam pengembangan wakaf
  • Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi
  • Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.[59]

 

 

  • Nȃzir Badan Hukum

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa nȃzir yang berbentuk badan hukum, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
  2. mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.[60]

Lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa Nȃzir badan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi persayaratan nȃzir perseorangan
  2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/ atau keagamaan Islam.[61]
  4. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di Kabupaten / Kota letak benda wakaf berada.
  5. Memiliki:
  • Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
  • Daftar susunan pengurus
  • Anggaran rumah tangga
  • Program kerja dalam pengembangan wakaf
  • Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum
  • Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.[62]

 

Jumlah Nȃzir yang berbentuk badan hukum ditentukan sebanyak-banyaknya sejumlah badan hukum yang ada di Kecamatan tersebut.[63]

Penekanan berupa badan hukum dan organisasi sebagai Nȃzir merupakan pilihan yang sangat tepat, karena pengalaman membuktikan bahwa nȃzir perseorangan telah banyak membuka peluang terjadinya penyelewengan dan atau pengabaian terhadap tugas-tugas kenȃziran. Sehingga dengan membentuk badan hukum dan organisasi diharapkan dapat meningkatkan peran-peran kenȃziran untuk mengelola wakaf secara baik.[64]

  1. Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Wakaf

Dalam pasal 34 amandemen UUD 1945 dikatakan, “Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Berdasarkan amandemen UUD 1945 tersebut secara eksplisit bahwa negara harus mampu memberdayakan masyarakat. Terminologi pemberdayaan adalah membantu masyarakat agar mereka mampu menjadi mandiri dalam mensejahterakan dirinya sendiri.[65]

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, di samping berfungsi ‘ubudiyah juga berfungsi sosial. Ia adalah sebagai salah satu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara hablun min Allah dan  hablun min an-nas. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ada tiga hal yang akan terus mengalir manfaatnya dari amal seseorang sampai sesudah ia wafat, yaitu sadaqah jariyah, ilmu yang diajarkan yang terus menerus diamalkan orang dan anak yang saleh yang mendoakannya (HR. Muslim).

Wakaf untuk keadilan sosial setidaknya dapat dilihat dari tiga sudut. Pertama, wakaf untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi antara lain makan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kedua, wakaf untuk mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Ketiga, wakaf untuk perubahan structural yang mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang kurang memihak kepada masyarakat kurang mampu.[66]

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

  • Sarana dan kegiatan ibadah
  • Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
  • Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
  • Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
  • Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.[67]

Dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan. Wakaf di samping merupakan usaha pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi, tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan. Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di lingkungan umat dan penanggulangan kemiskinan adalah termasuk di antara sekian sasaran wakaf dalam ajaran Islam, dan tidak terkecuali kaum kerabat yang sedang membutuhkan pertolongan.[68]

Jika dilihat dari segi kemanfaatannya, wakaf produktif sangat potensial bagi pembangunan dan kepentingan umat sebingga jelas lebih menguntungkan bagi pemberdayaan ekonomi umat.[69]

Pertama, wakaf yang dikelola secara produktif akan terasa manfaatnya dan dapat dinikmati oleh masyarakat untuk kepentingan kemanusiaaan dan umat secara lebih luas, tidak hanya untuk kalangan tertenntu, terlebih lagi dalam kondisi sebagian masyarakat yang belum memiliki tingkat kesejahteraan yang menggembirakan.

Kedua, wakaf prooduktif tidak hanya dapat digunakan untuk sarana kepentingan tertentu, namun juga dapat dipergunakan sebagai sarana pembangunan umat di berbagai bidang, seperti jaminan sosial, pendidikan, kebudayaan, ekonomi masyarakat, kesehatan dan lain-lain.

Ketiga, wakaf produktif merupakan upaya meminimalisir kesenjangan ekonomi di masyarakat karena agama Islam menghendaki agar kekayaan tidak beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi harus didistribusikan kepada anggota masyarakat yang lain. Sebagai contoh, wakaf produktif berupa  perusahaan atau sebuah usaha, maka wakaf tersebut tidak hanya sekedar menjadikan harta wakaf menjadi berkembang, tapi juga sekaligus membuka lapangan usaha baru bagi orang- orang yang membutuhkan lapangan kerja.

Keempat, wakaf pooduktif merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Dalam sebuah kelompok masyarakat misalnya, apabila ternyata banyak anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan, maka wakaf produltif dapat digunakan untuk membantu mereka, sebab dengan wakaf produktif dapat diperoleh akses kepada sumber dana sehingga dihasilkan modal yang memadai. Dana yang diperoleh melalui wakaf produktif dapat digunakan sebagai sumber modal sehingga selanjutnya dapat digunakan untuk pemupukan modal secara berkesinambungan.[70]

Adapun upaya pemberdayaan penyaluran wakaf secara produktif dilakukan dengan melakukan pembangunan beberapa proyek percontohan yang beberapa diantaranya akan diuraikan sebagai berikut:

  • Bidang Pendidikan dan keagamaan

Upaya ini tentu menjadi perhatian bagi nȃzir pesantren, nȃzir universitas bahkan nȃzir masjid sekalipun. Karena dengan sarana dan gedung yang mereka miliki tentu sarana tersebut tidak berarti membebani nȃzir dalam mengurus sarana pendidikan dan keagamaan tersebut. Sesungguhnya bisa dengan mengelola sarana tersebut lebih produktif sehingga dalam aspek perawatan dan pemeliharaan sarana tidak malah membebani nȃzir.[71]

  • Bidang sosial

Dalam rangka filantropi keadilan sosial, wakaf untuk kemaslahatan umum perlu dikembangkan, wakaf untuk kemaslahatan dalam literarur fikih dikenal sebagai wakaf khairi yang memang bertujuan memberikan dampak kemaslahatan bagi publik. Wakaf di Indonesia telah menyentuh kepentingan masyarakat, baik untuk peribadatan maupun untuk kesejahteraan sosial. Wakaf untuk keadilan sosial setidaknya dapat dilihat dari tiga sudut. Pertama, wakaf untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi makan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kedua, wakaf untuk mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Ketiga, wakaf untuk perubahan structural yang mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang kurang memihak kepada masyarakat kurang mampu.[72] Sebagai contoh adalah panti asuhan.

  • Bidang ekonomi

Prospek ekonomi harta wakaf dianggap cukup baik dan potensial yang dapat diwujudkan dengan berbagai kebijakan yang sesuai tergantung keadaan masing-masing harta wakaf tersebut. Pihak manajemen harta wakaf perlu lebih dinamis dan lebih berani melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan syariat sehingga harta wakaf tersebut lebih peroduktif dan memberi maslahat yang lebih besar. Perubahan-perubahan ini antara lain mengubah atau mengganti harta wakaf, mengalihkan harta wakaf, menggabungkan harta wakaf, mengubah persyaratan wakaf dan lain-lain secara baik.[73]

Lebih jauh tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, menurut Muhammad Abdul Mannan, salah satu indikator efektifitas wakaf wakaf uang adalah income redistribution (redistribusi pendapatan). Pengeluaran dana-dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf berperan penting pada setiap redistribusi pendapatan secara vertical. Pengeluaran dana-dana wakaf harus dikoordinasikan sehingga efek redistribusi pendapatan dapat berpihak pada golongan miskin.[74]

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa pemanfaatan wakaf produktif mempunyai tujuan untuk kemaslahatan masyarakat dengan memanfaatkan benda yang diwakafkan secara berkesinambungan untuk kesejahteraan umat seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah.

 

  1. Kesimpulan

Pandangan Nȃzir Nahḍatul Ulama (NU) Jember dalam pengelolaan tanah wakaf sudah mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat. Terbukti dengan hasil wawancara yang telah kami dapatkan menyatakan bahwa pemberdayaan tanah wakaf sangat berpotensi kepada kesejahteraan ummat, khususnya warga NU Jember dengan taraf ekonomi menengah ke bawah.

Problem yang terjadi adalah tanah wakaf yang diwakafkan kepada NU Jember hingga dikelola oleh nadzir kebanyakan berupa benda tidak bergerak seperti sawah, tanah dimana di atasnya sudah ada bangunannya. Sehingga memerlukan keahlian tinggi yang harus dimiliki oleh nadzir dalam rangka memanfaatkan tanah waked demim kepentingan ekonomi ummat dan juga mampu melaksanakan tugas seperti yang telah dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanannya.

Aplikasi nȃzir Nahḍatul Ulama (NU) Jember dalam pengelolaan tanah wakaf bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat sebagian diarahkan kepada pembangunan pendidikan, seperti perguruan tinggi swasta dalam hal ini adalah Universitas Islam Jember (UIJ), dan juga yayasan al-Athfal yang dikelola oleh nadzir Drs. H. Subari sebagai ketua.

Beberapa altenatif yang pernah dilakukan oleh pengurus atau nadzir yayasan al-Athfal dalam rangka memnafaatkan ekonomi, adalah pemanfaatan tanah wakaf berupa sawah yang disewakan, sehingga hasilnya diperuntukkan pada kebutuhan yayasan al-Athfal. Selain itu, adapula pemanfaatan yang telah dilakukan oleh salah satu pembesar NU Kab. Jember yaitu mbah madah,salah satu pengasuh Pondok Pesantren as-Sunniyyah Kencong, beliau mengungkapkan bahwa pernah dana wakaf itu digunakan membeli sapi, dimana satu sapi akan dikelola oleh empat orang. Kebetulan sapi yang berhasil di beli hingga 7 sapi. Dan dibentuk lah pengelola sapi, setiap satu sapi dikelola empat orang, dan ternyata tidak berhasil karena faktor pengawasan yang kurang.

Selain itu, pemanfaatan tanah wakaf lebih kepada hal-hal yang bersifat konsumtif, seperti tempat pendidikan, rumah sakit, musholla, masjid dll.

  1. Saran

Pengelolaan wakaf dewasa ini harus diperluas pemanfaatannya. Pemanfaatan wakaf yang lebih dominan untuk pembangunan sekolah dan tempat ibadah, harus didorong juga agar menyentuh pada pembangunan sektor usaha yang produktif agar benefit yang dihasilkan menjadi lebih besar. Hasil dari usaha dan pemberdayaan umat secara produktif dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, dakwah, kegiatan sosial, serta untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan umat.

Pengelolaan wakaf yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian umat dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendanaannya bersumber dari wakaf. Pencapaian tujuan penggunaan wakaf memerlukan manajemen pengelolaan yang profesional sehingga perlu ditangani oleh sumber daya manusia yang handal. Untuk optimalisasi pengelolaan wakaf, posisi nadhir sangat signifikan karena terkait langsung dengan keberhasilan pengelolaan wakaf. Pengelola wakaf (nadhir) harus memiliki manajemen pengelolaan yang baik agar potensinya dapat dikembangkan untuk kesejahteraan umat.

  1. Daftar Pustaka

Achmad Djunaidi dan Thobib Al-Asyhar. 2007.  Menuju Era Wakaf Produktif. Jakarta: Mumtaz Publishing.

 

Abdurrahman. 1994. Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, cet. 4. Bandung: Citra Aditya Bakti

 

Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan

 

al-Khadami, Nuruddin.2006. Al-Waqf al-‘Alami. Tunisia: tp

 

Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Sidoarjo: Airlangga University Press

 

Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

 

Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006

 

Depag RI. 2007. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf & Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam

 

Effendi, Satria. 2010. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

 

Farid Wadjdy & Mursyid. 2007. Wakaf dan Kesejahteraan Umat. Samarinda: Pustaka Pelajar

 

Huda, Miftahul. 2015.Mengalirkan Manfaat Wakaf. Bekasi: Gramata Publishing

 

  1. Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Jawa Timur, Buku Panduan Wakaf Tanah dan Tanah HakMilik Atas Nama Nahḍatul Ulama. Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006

 

Wadud Nafis, Abdul. 2011. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai. Lumajang: LP3DI

 

Departemen Agama. 2007.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Surabaya: Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

 

Kementrian Agama RI. 2013.Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf

 

  1. Lubis, Suhrawardi. 2010. Wakaf dan Pemberdayaan Umat. Jakarta: Sinar Grafika

 

Manan, M. Abd. 1993.Ekonomi Islam Teori dan Praktek, M. Nastangin (terj). Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

 

Muzarie, Mukhlisin. 2010.Fiqh Wakaf. Yogyakarta: Dinamika STAIC Press

 

Mubarok, Jaih. 2008.Wakaf Produktif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media

 

Qahaf, Mundzir. 2005. Manajemen Wakaf Produktif, terjemah Rida, Mas Muhyiddin. Jakarta: Khalifa

 

Rozalinda. 2015. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Raja Grafindo Persada

 

Rozalinda. 2015.Manajemen Wakaf Produktif.  Jakarta: Raja Grafindo Persada

Syukron, Ahmad. 2011.Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Historis Atas Urgensi Pelembagaan Wakaf Produktif di Indonesia.Jurnal Penelitian

 

Saroso & Nicongani. 1984.Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Milik, Seri Hukum  Agraria No.1.Yogyakarta: Liberty

 

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Arkola, t:th.

 

Zuhayli, Wahbah. 1985.Al-Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu Juz 8. Damaskus: Dar al-Fikr

 

 

 

 

 

 

[1] Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), 77

[2] Abu Husain Muslimin al-Hajjȃj bin Muslim al-Qushairi al-Naisaburi, Shahîh Muslim Jus 3, (Beirut: Dar al-Af aq al-Jadîdah, t:th), 1255

[3] Ibnu Abidin, Hasyiyah Ibnu Abidin, (Cairo: Dar Assalam, tt), 60

[4] Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat  Pemebrdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007),  97

[5] Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tanah Milik, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, cet. 4 (Jakarta: tnp., 1984/1985),  1

[6]Ibid, 18.

[7]Ibid, 10.

[8]Saroso & Nicongani, Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Milik, Seri Hukum  Agraria No.1 (Yogyakarta: Liberty, 1984), 43

[9] Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, cet. 4 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 10.

[10] PW. Lembaga Wakaf Dan Pertanahan Nahḍatul Ulama Jawa Timur, Buku Panduan Wakaf dan Tanah Hak Milik Atas Nama Nahdlatul Ulama, (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), 7

[11] PW. Lembaga Wakaf, 11

[12] Dokumen berupa salinan Akta Ikrar Wakaf dari KUA Kecamatan Jombang.

[13] Ibid, 12

[14] Ibid, 17

[15] Wawancara dengan Bapak Abdullah selaku Pengurus Nahḍatul Ulama Cabang Kencong bidang Lembaga Wakaf  pada tanggal 10 April 2016

[16] Imron Arifin, Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan, (Malang: Kalimasahada Press, 1996), 49-50

[17]Bungin,Burhan Metodologi Penelitian Sosial, (Sidoarjo: Airlangga University Press. 2001), 48

[18] Wahbah Zuhayli, Al-Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu Juz 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 153

[19] Ibid, 156

[20] Bahsul Hazami, Jurnal Analis, Peran dan aPlikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia, Juni 2016

[21] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Wakaf  Nomor 1 Tahun 2004

[22] Pasal 1 ayat 1 PP. No. 28 Tahun 1977

[23] Pasal 215 ayat 1 Buku III Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam

[24]  Departemen Agama RI, AlQur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Pustaka Assalam,  2010),  96

[25] Ibid, 474

[26] Ibid, 55

[27] Ibid, 56

[28] Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 22

[29] Nuruddin al-Khadami, Al-Waqf al-‘Alami, (Tunisia: tp, 2006), 14

[30] Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 42

[31] Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, 40

[32]Muh. Fudhail Rahman, 2009.  Wakaf Dalam Islam, Jurnal , Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta

[33] Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 57

[34]M. Nur Rianto Al Arif, 2012. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan.

[35] Farid Wadjdy & Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, (Samarinda: Pustaka Pelajar, 2007), 174

[36] Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 30

[37] Farid Wadjdy & Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, (Samarinda: Pustaka Pelajar, 2007), 174

[38] Ahmad Syukron, Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Historis Atas Urgensi Pelembagaan Wakaf Produktif di Indonesia, (Jurnal Penelitian: 2011), 279

[39] Ibid, 280

[40] Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, terjemah Rida, Mas Muhyiddin, (Jakarta: Khalifa, 2005), 1905

[41] M. Abd Manan, Ekonomi Islam Teori dan Praktek,M. Nastangin (terj).  (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), 54

[42] Mukhlisin Muzarie, Fiqh Wakaf, (Yogyakarta: Dinamika STAIC Press, 2010), 7

[43] Kementrian Agama RI, Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 114

[44] Ibid,   113

[45] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 7

[46] Masyarakat madani (dalam bahasa Inggris civil society) dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. (http://id.m.wikipedia.org)

[47] Achmad Djunaidi dan Thobib Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), 72

[48] Ibid, 90

[49] Ibid, 75

[50] Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, 39

[51] Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Surabaya: Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur,2007), 4

[52] Wadjdy & Mursyid, 167

[53] Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 10

[54] Abdul Wadud Nafis, Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai, (Lumajang: LP3DI, 2011), 18

[55] Ibid, 8

[56] Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 42Tahun 2006, 67

[57] PW. Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Jawa Timur, Buku Panduan Wakaf Tanah dan Tanah HakMilik Atas Nama Nahḍatul Ulama, (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), 11

[58] Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 9

[59] Ibid,70

[60]Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Arkola, t:th), 256

[61] Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 9

[62] Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006, 74

[63] PW. Lembaga Wakaf, 11

[64] Depag RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf & Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 103

[65]M. Nur Rianto Al Arif, 2012. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan

[66] Abdul Wadud, Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai, 51

[67] Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

[68]Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 409

[69]Nahed Nuwairah, 2009. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf, Jurnal Kajian Islam.

[70] Ibid.

[71] Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 242

[72] Abdul Wadud Nafis, Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai, 51

[73] Suhrawardi K. Lubis, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),   97

[74] Rozalinda, ManajemenWakaf Produktif,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),  289